Salah satu petinggi tim Persiwa Wamena, Agus Santoso mempertanyakan dana yang digunakan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam menggelar turnamen sepakbola bersama Tim Transisi. Menurutnya, pihak Kemenpora tak transparan dalam memaparkan sumber dana tersebut.
"Kita semua tahu kalau pemerintah itu ada larangan mendukung kegiatan yang sifatnya tidak jelas, Piala Kemerdekaan itu kan tidak jelas. Apalagi, memberikan dana besar tanpa tender. Katanya itu turnamen miliaran rupiah, sudah tidak ada tender ini sebuah pelanggaran dan penghamburan uang negara. Sampai detik ini pihak Tim Transisi belum juga mengumumkan sumber dana. Ini sama saja pembodohan kepada masyarakat, kita semua seharusnya jangan diam saja," ujar Agus.
Selain Agus, Mantan Deputi Kemenpora Junusul Hairy meminta Presiden Joko Widodo juga segera menghentikan niat Kemenpora menghamburkan dana APBN dengan menggelar kegiatan yang tidak membuahkan hasil dan bukan menjadi wewenangnya.
"Saya minta Presiden harus menghentikan kegiatan Kemenpora yang menghamburkan dana APBN yang tidak bermanfaat bagi prestasi olahraga Indonesia," kata Junusul Hairy.
Kegiatan Kemenpora menghamburkan dana yang harus dihentikan, kata Junusul, yakni menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang hasilnya tidak mungkin diakui FIFA dan Liga Santri Nusantara (LSN) yang bukan tanggungjawabnya.
Menurut Junusul, menggelar KLB PSSI yang dibuat Tim Transisi itu jelas menghamburkan dana APBN karena FIFA pasti tidak akan mengakui hasilnya. Untuk itu, Junusul mengusulkan agar Presiden memerintahkan Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan PSSI.
Dengan demikian, program pembinaan sepak bola bisa berjalan dan PSSI terbebas dari sanksi FIFA dan bisa mengikuti pertandingan internasional.
"Memperbaiki tata kelola sepak bola bukan dengan cara menggelar KLB atau mengambil alih peran PSSI. Pemerintah itu kan tugasnya sebagai fasilitator dan regulator. Kalau memang ada penyimpangan harus diluruskan dan tangkap pelakunya," tutupnya
source merdeka.com