Keputusan Menpora menunda kick-off Indonesia Super League 2015 akhirnya mendapat respon dari FIFA. Organisasi tertinggi sepakbola dunia tersebut mengancam akan menjatuhkan sanksi skors bila terbukti ada intervensi dari pemerintah dalam pengelolaan kompetisi.
Dalam suratnya kepada Joko Driyono, CEO PT Liga Indonesia yang juga menjadi Sekretaris Jenderal PSSI, yang tertanggal 19 Februari 2015 waktu Zurich, FIFA menegaskan risiko yang bisa didapat Indonesia bila ada campur tangan pihak ketiga dalam pengelolaan kompetisi.
"Terkait penundaan ISL, kami mengingatkan Anda bahwa semua Anggota Asosiasi FIFA harus mengatasi masalah mereka secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga seperti yang sudah dijelaskan di pasal 13 dan 17 Statuta FIFA," demikian FIFA dalam suratnya.
"Dan apabila keberlanjutan ISL terus ditunda sebagai bentuk keputusan BOPI atau bahkan Kementerian Olahraga dan Pemuda Inonesia membuat kriteria tersediri untuk klub ISL, masalah ini akan diteruskan ke departemen FIFA yang relevan untuk mengambil tindakan yang tepat, yang bisa jadi sanksi skors secara langsung."
Dalam surat yang ditandatangani Jerome Valcke selaku Sekjen, FIFA juga merekomendasikan kompetisi untuk segera digulirkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan tanpa adanya penundaan lagi, seraya menegaskan perkembangan mengenai masalah ini akan terus dipantau.
FIFA juga meminta laporan perkembangan terbaru kepada PSSI untuk dikirimkan sebelum tanggal 23 Februari 2015.
Tapi menurut Menpora, FIFA harus diberi masukan yang benar, seimbang dan objektif, agar tahu persis apa yang terjadi.
"Domain negara adalah memastikan profesionalisme perusahaan (PT) yang mengelola atau memiliki klub. Soal hak pemain yang terutang atau tertunggak, pajak, dan persyaratan legal lainnya, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh perusahaan."
"Bagaimana klub bisa sehat jika PT pemilik klubnya tidak sehat? Bagaimana sebuah PT disebut sehat jika gaji ditunggak? Apakah disebut sehat jika dokumen pajak saja tidak ada, tidak ada NPWP, tidak ada laporan pembayaran pajak, dan lain-lain?" tambahnya.
Menurut Imam, ada banyak undang-undang yang telah dilanggar. Di antaranya, UU Perseroan Terbatas, UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, dan UU SKN.
"Kita ingin memastikan agar regulasi FIFA diterapkan, kita juga ingin memastikan agar peraturan per-undangundang-an di Indonesia juga ditegakkan. Itu semangatnya," tuturnya.
"Kami ingin memastikan bahwa gaji pemain dibayarkan, kami ingin memastikan PT yang mengelola klub itu sehat & profesional, kami ingin memastikan pengelolaan kompetisi ISL yang katanya profesional itu harus betul2 profesional. Itu obsesi kami, dan kita semua bukan?" pungkasnya.
So...Jadi kapan ISL 2015 di mulai???????
via goal